Anggota Komisi IX DPR RI Yahya Zaini dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT. Biofarma dan Pengurus Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (20/05/2020). Foto: Azka/Man

Anggota Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mengimbau agar Vaksin Gotong-Royong tidak dikomersialisasikan. Menurutnya harga vaksin gotong royong yang ditetapkan pemerintah yakni sebesar Rp321.660 per dosis dengan tarif pelayanan sebesar Rp117.910  ini terlalu mahal. Terlebih jika masyarakat harus melakukan vaksinasi sebanyak dua kali sehingga total yang harus dikeluarkan untuk vaksinasi ini mencapai lebih dari Rp800 ribu.

“Saya mengharap dan mengimbau jangan ada komersialisasi Vaksin Gotong Royong. Saya kira ini perlu digaris bawahi, sebab kalau mendengarkan pernyataan Menteri BUMN nampaknya kurang memberikan respon yang serius terhadap keluhan masyarakat, terutama di kalangan pengusaha,” ungkap Yahya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT. Biofarma dan Pengurus Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (20/05/2020).

Selanjutnya, politisi Fraksi Partai Golkar ini juga mengatakan bahwa harga Vaksin Gotong Royong yang terlalu mahal ini banyak dikeluhkan pengusaha kecil dan menengah yang akan melakukan vaksinasi kepada pegawainya, sehingga dikhawatirkan hanya dapat dijangkau oleh pengusaha besar saja, meskipun hingga saat ini sudah ada 17 ribu pendaftar vaksinasi tersebut.

Yahya juga mengeluhkan Vaksin Gotong Royong yang bersifat sukarela dengan tujuan utama mempercepat pemerintah mencapai herd immunity tetapi dijual dengan harga yang mahal. “Masak keuntungannya saja 20 persen, ini kan sama dengan swasta ini, keuntungannya 20 persen termasuk jasa transportasinya,” kritisi Yahya.

Lebih lanjut, legislator dapil Jawa Timur VIII ini juga meminta struktur harga atau cost structure dari vaksin gotong royong ini untuk disampaikan kepada masyarakat secara transparan. “Jangan sampai nanti ada tanda kutip kongkalikong dalam penetapan harga ini karena terlalu mahal,” kata Yahya. (bia/sf)